Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp)

Saat ini banyak perusahaan yang mengubah struktur manajemen perusahaan mereka agar menjadi lebih efektif dan efisien, serta biaya yang dikeluakan perusahaan dalam melakukan kegiatan produksinya lebih kecil, salah satunya adalah dengan cara memborongkan pekerjaan kepada pihak lain atau dengan cara mempekerjakan pekerja/buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan implikasi yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum pada Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian pada putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp adalah bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Armansyah oleh PT. Koperasi Telkomsel tanpa melalui penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu jangka waktu tertentu dapat diadakan perjanjian kerja waktu tertentu adalah paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) tahun, perjanjian kerja yang dilakukan oleh Armansyah Arroihany dan PT. Koperasi Telkomsel sudah berlangsung 10 tahun (sepuluh) tahun