Perlindungan Hukum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dari Tindakan Union Busting (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh)

Watak yang dimiliki oleh suatu hubungan kerja yaitu berbentuk subordinatif, watak tersebut akan menjadi suatu ancaman bagi para pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh. Salah satu bentuk ancaman yaitu dengan adanya tindakan Union Busting. Union Busting merupakan tindakan anti serikat pekerja/serikat buruh, maka dengan adanya tindakan tersebut terdapat suatu ancaman terhadap hak asasi manusia bagi para pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan serikat pekerja di dalam peraturan perundang-undangan dan juga perlindungan hukum para serikat pekerja/serikat buruh di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer,dan sekunder, yang didapatkan dari data sekunder. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan) serta dianalisis dengan analisis normatif kualitatif. Bedasarkan hasil penelitian, hak berserikat merupakan hak yang diatur di dalam Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sehingga menjadi hak konstitusi, kemudian juga diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karenanya pengakuan terhadap peranan Serikat Pekrja/Serikat Buruh (SP/SB) harus diakui secara legal. Perlindungan SP/SB dari tindakan Union Busting juga harus menjadi perhatian khusus. Penyebabnya ialah dengan adanya hubungan yang bersifat subordinatif dalam hubungan kerja memberi dampak ancaman terhadap hak asasi manusia bagi pekerja/buruh yang semakin berkembang dan berkelanjutan. oleh karenanya perlu dilakukan tindakan pengawasan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan Union Busting