Permohonan Izin Poligami karena Isteri Tidak Mampu Melahirkan Lagi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan)

Poligami diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 3 Ayat 2 sampai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menikahi lebih dari seorang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan izin poligami berdasar alasan-alasan (alternatif) pada Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan dan pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan izin poligami berdasar syarat-syarat (kumulatif) pada Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analistis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi data, metode penyajian data menggunakan uraian deskriptif, dan metode analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan dari Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. yaitu, bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam menggunakan dasar hukum untuk mengabulkan permohonan izin poligami ini adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuh syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti terdapat fakta hukum lain, bahwa penyebab ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ingin menambah keturunan