Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Pemberian Asimilasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Tinjauan Yuridis Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020)

Saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyeberan Covid-19. Salah satu yang berpotensi terkena Covid-19 adalah narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melandasi dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, dan kebijakan penerapan pembebasan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang melandasi dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 secara garis besar berpijak pada 3 (tiga) faktor yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Kebijakan penerapan pembebasan narapidana melalui pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 merupakan output dari kebijakan formulasi dan sekaligus kebijakan eksekutif/ pelaksanaan pidana sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian terdapat diskinkronisasi khususnya dari aspek substansial dan kultural. Kata Kunci: Kebijakan, Asimilasi, Narapidana, Covid-1