Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 134/Pid Sus/2018/PN Bnr)

Tindak pidana pornogarfi melalui media eletronik menjadi modus penyebaran saat ini, hal ini membuat kerugiaan yang lebih besar terhadap korban. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 134/Pid Sus/2018/PN Bnr. majelis hakim memutus terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan penerapan pembuktian sudah tepat karena ada persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hakim kurang cermat dan tepat dalam menggunakan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus tersebut, karena unsur dapat diakses tidak terpenuhi