Penyidikan Tindak Pidana Suap Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Terhadap Tersangka Mulyana Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Perbuatan suap menyuap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang marak terjadi di indonesia. Tindak pidana suap diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus tindak pidana suap yang terjadi adalah mulyana yang menjabat sebagai deputi IV pada kementerian pemuda dan olahraga yang ditetapkan sebagai tersangka atas suap terkait proposal pencairan dana hibah komite olahraga nasional indonesia. Asas – asas hukum tentang hak tersangka merupakan asas- asas yang termuat dalam peraturan hukum, diantaranya KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU HAM, pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan asas – asas hukum tentang hak tersangka dalam penyidikan kasus ini yang dilakukan oleh KPK dalam pengungkapan tindak pidana suap dan hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pengungkapan tindak pidana suap dana hibah komite nasional olahraga indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa asas - asas hukum tentang hak tersangka merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak tersangka/ terdakwa, dalam penyidikan kasus ini penyidik KPK telah mengedepankan dan memenuhi asas - asas hukum tentang hak – hak tersangka. Hambatan yang dihadapi penyidik KPK dalam penegakan hukum pada kasus ini adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Suap, Asas – Asas Hukum Tentang Hak Tersangka, Korupsi