Pembatalan Perkawinan karena Penipuan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Temanggug Nomor: 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG)

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakunya sejak saat berlangsungnya perkawinan. Salah satu kasus tentang pembatalan perkawinan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG terjadi karena penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena penipuan terhadap Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, metode analisis normative kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena penipuan dalam putusan perkara nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG telah sesuai dengan mendasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim dapat menambahkan Pasal 23 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina