Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan sampah sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya. Karena di kota tasikmalaya volume sampah yang dihasilkan semakin tahun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang kurang efisien karena perilaku dan pola hidup masyarakat yang masih kurang peduli sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan timbulnya sampah serta ditambah karena kurangnya sumber daya yang ada, sehingga pengelolaan kebersihan belum mampu untuk dikendalikan agar tidak terjadinya timbunan sampah, fenomena ini menarik untuk dikaji adalah bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah sampah di kota tasikmlaya, apakah penerapannya sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku serta dilaksanakan atau tidaknya pengelolaan sampah itu sendiri dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data-data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis dengan metode kuantitatif. Bedasarkan hasil penelitian, pada dasarnya pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya sebagai dasar hukum dan acuan dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah di kota tasikmalaya sesuai dengan tugas serta wewenang yang dipangku oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Meski fakta di lapangan ditemukan adanya perrmasalahan-permasalahan yang sudah sampai tahap kritis seperti yang sudah diuraikan di atas, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap remeh dan membiarkan masalah sampah ini terjadi Kota Tasikmalaya baik karena pengelolaan yang belum optimal dikarenakan berbagai faktor yang menghambat seperti perilaku kebiasaan masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang membuat masyarakat masih membuang sampah sembarangan, kurangnya tambahan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang keadaannya sudah dibawah standar operasional dikarenakan intensitas dari pemakaian tanpa ada tambahan sarana prasarana yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih belum optimal penerapannya