Penelitian ini bersumber pada Putusan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/G/2015/PTUN.MKS, yang akan menguraikan mengenai pengaturan penerapan dwangsom dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat dalam sengketa tersebut adalah Direktur Politeknik Pertanian Pangkajene dan Kepulauan, objek gugatannya adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 181/PI.22.1/KU/2015, Tanggal 20 April 2015 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Ketua Jurusan di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Surat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 339/PL22.1/KP/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Perihal Penyampaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-und...
Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. Untuk mengatur hal tanah terdapat dalam UUD 1945 seb...
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PDT/2015 hakim memberikan pertimbangan bahwa “sepanjang men...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 121/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan ...
Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan j...
Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan j...
Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan j...
Skripsi ini memiliki tujuan di antaranya yang pertama, untuk mengetahui secara pasti dan benar menge...
Eksistensi ketentuan mengenai Uang Paksa/Dwangsom dalam pelaksanaan Putusan PTUN memberikan kepastia...
The State Administrative Court, as an absolute prerequisite for the realization of good governance i...
The State Administrative Court, as an absolute prerequisite for the realization of good governance i...
The State Administrative Court, as an absolute prerequisite for the realization of good governance i...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor :8/G/2016/PTUN.YK, yang akan menguraikan...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 122/G/2015/PTUN-JKT, yang akan menguraika...
Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha N...
IMPLEMENTASI EKSEKUSI UANG PAKSA (DWANGSOM): Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa...
Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. Untuk mengatur hal tanah terdapat dalam UUD 1945 seb...
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PDT/2015 hakim memberikan pertimbangan bahwa “sepanjang men...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 121/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan ...
Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan j...
Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan j...
Tindakan pemerintah pada dasarnya harus mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan j...
Skripsi ini memiliki tujuan di antaranya yang pertama, untuk mengetahui secara pasti dan benar menge...
Eksistensi ketentuan mengenai Uang Paksa/Dwangsom dalam pelaksanaan Putusan PTUN memberikan kepastia...
The State Administrative Court, as an absolute prerequisite for the realization of good governance i...
The State Administrative Court, as an absolute prerequisite for the realization of good governance i...
The State Administrative Court, as an absolute prerequisite for the realization of good governance i...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor :8/G/2016/PTUN.YK, yang akan menguraikan...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 122/G/2015/PTUN-JKT, yang akan menguraika...
Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha N...
IMPLEMENTASI EKSEKUSI UANG PAKSA (DWANGSOM): Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa...
Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. Untuk mengatur hal tanah terdapat dalam UUD 1945 seb...
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PDT/2015 hakim memberikan pertimbangan bahwa “sepanjang men...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 121/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan ...