Kekuatan Pembuktian Hukum Surat Keterangan Tanah (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 278K/TUN/2015)

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur tentang pembuktian hak lama. Ketentuan tersebut untuk mengakomodir sulitnya membuktikan hak lama atas tanah akibat ketiadaan bukti-bukti tertulis yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah, yaitu dengan memberikan wewenang kepada kepala desa untuk menerbitkan surat keterangan tanah berupa data fisik sebagai syarat pendaftaran tanah. Pelaksanaan dari pendaftaran tanah merupakan tujuan dari UUPA mengenai kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang alat bukti sahnya berupa sertipikat. Permasalahan yang akan diteliti mengenai kekuatan pembuktian dari surat keterangan tanah dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pembatalan 25 sertipikat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 278 K/TUN/2015. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon kasasi untuk membatalkan sertipikat karena surat keterangan tanah yang diterbitkan kepala desa Pal IX pada tahun 2007 tidak sah dan hak gugat yang dilakukan para pemohon kasasi pada tahun 2013 telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun dimana sertipikat milik para termohon kasasi yang diterbitkan tahun 2006 sudah sulit dituntut pelaksanan haknya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kata kunci: hak lama, surat keterangan tanah, kepala desa