Ratio Decidendi Hakim dalam Pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Putusan Nomor: 113/g/2019/PTUN-JKT)

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT yang akan mengkonstruksi sengketa yang timbul dari penerbitan SK Gubernur DKI Jakarta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan dampak kerugian bagi PT. Jaladri Kartika Pakci sebagai pemegang izin reklamasi Pulau I dan menganalisis mengenai penerapan pembuktian yang diajukan para pihak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan objek sengketa a quo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam sengketa a-quo bahwa sistem pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta telah sesuai berdasarkan asas pembuktian bebas dan KTUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural, aspek substansi dan AUPB yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kesewenang-wenangan. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Gubernur DKI Jakarta dalam menerbitkan KTUN sepanjang berhubungan dengan pencabutan izin rekamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi objek sengketa menjadi batal. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim,Pembatalan KTUN,Perizinan