Penataan Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Presiden Republik Indonesia Joko widodo mengeluhkan banyaknya regulasi yang dimiliki Indonesia. Banyaknya regulasi tersebut menyebabkan hyper regulasi (hyper regulation). Oleh karenanya, Presiden mengusulkan untuk membentuk undang-undang melalui metode omnibus law guna menata regulasi nasional. Undang-undang yang disusun melalui metode omnibus law yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Akibat disusun melalui metode omnibus law, UU Cipta Kerja memiliki 15 Bab, 186 pasal, dengan 1.187 halaman. Selain itu, UU Cipta Kerja dinilai oleh beberapa pihak dapat membahayakan demokrasi. Hal ini dikarenakan saat proses pembentukannya mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang dipadukan dengan penelitian hukum kritis (critical legal studies). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kritis, dan pendekatan analisis. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam peniltian ini adalah bahan hukum sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatf. Adapun penyajian bahan hukum dalam ini adalah preskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematif, logis, dan rasional.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penataan regulasi melalui omnibus law UU Cipta Kerja diterapkan dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Selain itu, dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja membahayakan demokrasi karena tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga menyebabkan kerugian bagi buruh/pekerja yang merupakan unsur masyarakat terdampak dari undang-undang ini