Penyelesaian Sengketa Media Siber : Studi Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Sengketa Pemberitaan

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi telah mendorong dikeluarkannya regulasi berbasis teknologi informasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada praktiknya, ketentuan pidana dalam UU ITE ternyata juga diterapkan dalam sengketa pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pers di Indonesia mengatur penyelesaian sengketa pers yang diakibatkan pemberitaan. Kemudian, untuk mengetahui apakah ketentuan pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tepat diterapkan dalam sengketa pemberitaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian invetarisasi peraturan perundang-undangan serta penelitian konsistensi hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk teks naratif analitis. Metode analisis data dilakukan secara analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan media siber secara eksplisit terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap wartawan atas pemberitaannya adalah tidak tepat. Permasalahan atau sengketa media siber haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang dikenal dalam hukum pers