Pengaruh Gerakan Feminisme terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia

Gerakan feminisme di Indonesia merupakan suatu perjuangan kaum feminis terutama perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta melawan ketidakadilan dan diskriminasi khususnya terhadap kaum perempuan. Di Indonesia, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan bahkan sampai ke dalam ranah privat yaitu ranah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sulit terdeteksi apabila bukan korban itu sendiri yang melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya tersebut. Banyaknya kasus KDRT tersebut yang membuat para aktivis perempuan memperjuangkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundangundangan untuk menanggulangi kasus KDRT, yang pada akhirnya perjuangan tersebut berhasil melahirkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gerakan feminisme terhadap lahirnya UU PKDRT serta bagaimana perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia, khususnya perempuan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sejarah (Historical Approach), dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan feminisme yang mempengaruhi UU PKDRT dibagi menjadi tiga tahap yaitu identifikasi KDRT, keterlibatan aktivis perempuan dalam pembuatan UU PKDRT sampai undang-undang tersebut lahir, dan pemantauan implementasi terhadap UU PKDRT dari mulai undang-undang tersebut disahkan sampai sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum feminis memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membela hak-hak korban KDRT. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai KDRT itu sendiri sehingga perlu adanya sosialisasi lebih dari pemerintah kepada masyarakat mengenai KDRT. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan pemahaman lebih mengenai KDRT untuk aparat penegak hukum sehingga, aparat penegak hukum dapat menanggapi laporan korban KDRT secara tepat