Poligami terhadap Wanita PNS (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:0269/Pdt.G/2017/PA.Pbr)

Tujuan perkawinan dalam praktiknya banyak yang tidak tercapai yang berakibat perceraian dan bahkan terjadinya poligami, seperti halnya salah satu perkara mengenai poligami yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Perkara: 0269/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0269/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut kurang tepat, karena hakim hanya mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang alasan dan syarat poligami serta Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan. Selain itu Majelis Hakim sebaiknya dapat mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)