Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor : 933/Pid.B/2015/Pn Plg

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli tahu yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang yaitu formalin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan PerUndang-Undangan, dokumen resmi dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dalam putusan nomor: 399/Pid.B/2015/PN.Plg dapat dilihat bahwa hakim dalam memutus putusannya, menyatakan Erna Als Amoi telah melanggar Pasal 136 huruf (b) Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk menjerat Erna Als Amoi, tetapi hakim tidak secara jelas menggunakan Pasal 4 huruf (a),(c), Pasal 7 huruf (a),(b) serta Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat pelaku usaha. Hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap dan tidak rinci, karena hanya Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang digunakan untuk menjerat Erna Als Amoi