Penetapan Wali Adhal (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 114/Pdt.P/2014/PA.Ba)

Dalam kehidupan bermasyarakat terkadang seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya karena beberapa sebab seperti calon suami tidak sekufu atau anak perempuannya sudah dipinang oleh laki-laki lain atau anak perempuanya bukan anak kandung atau tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya atau terdapat cacat badan yang mengakibatkan perkawinan tersebut dapat difasakh. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul “Wali Adhal” Permasalahan masalah ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara penetapan wali adhal terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 114/Pdt.P/2014/PA.Ba. Metode penelitian yang peneliti pakai adalah Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian preskriptif, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi dan analisis data normatif kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim mendasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Sebaiknya hakim menggunakan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali haki