Talak Ba’in Sughraa (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0034/Pdt.G/2017/PA.Klk)

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Syarat tersebut merupakan syarat penting agar tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat terwujud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Klk. Penelitian ini menggunakan metode pendekadan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif, pengumpulan data dengan inventarisasi dan analisis data normatif kualitatif. Majelis Hakim dalam mengabulkan cerai gugat dalam Putusan a quo mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim sebaiknya memasukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 119 ayat (2) huruf a KHI