Perceraian karena Suami Mafqud (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.0083/Pdt.G/2016/PA.Clp)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktik banyak terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti halnya salah satu perkara mengenai perceraian karena suami mafqud yang terjadi dipengadilan Agama Cilacap dengan nomer perkara : 0083/Pdt.G/216/PA.Clp. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 0083/Pdt.G/216/PA.Clp. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut peneliti seharusnya pertimbangan hakim mendasarkan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) Tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diartikan bahwa Tergugat yang pergi 9 tahun tanpa diketahui keberadaanya telah mafqud