Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank (Analisis Hukum terhadap Kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero),tbk)

Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah di Bank BTN yang dilakukan oleh Pegawai Bank membuktikan bahwa nasabah selaku bagian dari industri Perbankan memerlukan Perlindungan Hukum yang memenuhi Aspek Pidana, Aspek Administratif, dan Aspek Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembobolan rekening nasabah di Bank BTN untuk mengetahui aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah korban pembobolan rekening dan siapakah pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah bank korban pembobolan rekening. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank Bank BTN selaku korban pembobolan rekening oleh pegawai Bank BTN ditinjau dari aspek pidana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, aspek administratif Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 jo PBI No 5/8/PBI/2003 jo Pasal 52 UU Perbankan tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum dan aspek perdata Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta menjelaskan pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah Bank BTN. Pelaku (pegawai bank) dan oknum eksternal Bank BTN dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Bank memiliki tanggung jawab ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, dan ketentuan Bank sebagai pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 4 huruf h dan pasal 19 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen