Pembatalan Perkawinan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Dpk.)

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Salah satu alasan perkawinan menjadi batal apabila seorang suami masih terikat perkawinan yang sah melakukan perkawinan kedua tanpa sepengetahuan dan izin istri dengan cara memalsukan identitas mengaku masih jejaka, sehingga terdapat cacat hukum terhadap syarat perkawinan. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul “Pembatalan Perkawinan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Dpk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi dan analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim mendasarkan Pasal 9 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Sebaiknya hakim memperhatikan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Isla