Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Kepailitan merupakan hal yang sangat dihindari oleh pelaku usaha, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi terhadap mereka. Pihak yang telah dinyatakan pailit atau biasanya debitor dapat menawarkan perdamaian kepailitan terhadap para kreditornya. Para pihak dapat menerima atau menolak tawaran tersebut. Apabila menerima maka rencana perdamaian kepailitan akan diajukan ke Pengadilan Niaga untuk mengetahui apakah rencana perdamaian tersebut dapat disahkan atau tidak. Pengesahan perdamaian kepailitan disebut homologasi, yang dapat dibatalkan ke pengadilan niaga apabila para pihak tidak mematuhi apa yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Skripsi ini membahas tentang pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian dalam kepailitan dalam putusan Nomor 718K/Pdt.Sus-pailit/2019 tidak sesuai dengan Pasal 285 ayat (2) huruf b UUK dan Pasal 1320 KUHPer, tetapi putusan tersebut menyimpang berdasarkan berlakunya asas hukum perjanjian bersifat pelengkap yang terdapat dalam klausula 2.6 perjanjian perdamaia