Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Perumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.CMS)

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa konsumen antara Yuyun Nuryani dengan PT. Nuansa Dinamika Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya menurut Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor : 022/A/BPSK Kota.Tsm/IX/2019 dan Putusan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.CMS dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian pada Putusan BPSK Nomor : 22/A/BPSK-Kota. Tsm/IX/2019. ini menunjukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya tidak berwenang dalam memutus perkara antara Yuyun Nuryani dengan PT. Nuansa Dinamika Sejahtera karena perkara tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi perkara wanprestasi sehingga yang berwenang untuk memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 52 huruf j juncto huruf k juncto huruf m UUPK, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kata Kunci : Kewenangan, Perlindungan Konsumen, BPSK., Penyelesaian Sengketa Konsumen