Cerai Gugat Karena Suami Tidak Memenuhi Kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 5/Pdt.G/2020/PASj)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan dalam perkawinan, sehingga dalam perkawinan sering terjadi perceraian yang berakibat putusnya hubungan antara suami dan isteri. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat asas perkawinan yang salah satunya adalah asas mempersukar terjadinya perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat dalam Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 5/Pdt.G/2020/PASj, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian prespektif analisis, teknik pengumpulan data studi keperpustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sinjai berwenang mengadili Perkara Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PASj sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradian Agama. Pertimbangan Hukumnya berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dapat dilengkapi dengan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Serta menambahkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974