Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tanjung Balai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016

BPSK merupakan lembaga independen berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Timbulnya permasalahan Sengketa Konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sesuai dengan pengaduan Termohon Keberatan selaku Konsumen/Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Tanjung Balai pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KotaTanjung Balai, sehingga pada tanggal 14 Maret 2016 (sesuai uraian di dalam putusan BPSK Kota Tanjung Balai) dilakukan pra sidang akan tetapi Pemohon Keberatan tidak menghadirinya, dengan alasan pemanggilan persidangan tidak patut dan lagipula permasalahan a quo bukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjung Balai. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan menggunakan konsep legisme yang positivistis. spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Sumber data menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Metode penyajian data dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teoriteori, serta doktrin hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 memutuskan bahwa BPSK Tanjung Balai berwenang memutuskan perkara antara M. Ridwan Sitorus dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, perkara antara M. Ridwan Sitorus dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. adalah murni hubungan hukum keperdataan yang tunduk pada hukum perjanjian, yaitu masalah wanprestasi, maka sengketa harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK)