Pembatalan Perkawinan Karena Perjodohan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1221/Pdt.G/2018/Pa.Klt)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kekal tersebut bisa saja tidak terjadi karena adanya pembatalan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena perjodohan pada Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1221/Pdt.G/2018/PA.Klt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridus normatif, spesifikasi penelitian prespektif analisis, teknik pengumpulan data studi keperpustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten dengan putusan Nomor 1221/Pdt.G/2018/PA.Klt dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim menggunakan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 72 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf b Kompilasi hukum Islam serta Pasal 72 huruf b Kompilasi hukum islam. Penulis berpendapat hendaknya hakim mengacu pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum islam dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tetang Perkawinan jo Pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta hakim dalam pertimbangan hukum melakukan mediasi dapat menambahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan