Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 121/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam putusan tersebut, serta menguraikan badan peradilan yang berwenang melakukan pengujian terhadap objek sengketa.Penggugat dalam perkara a-quo adalah Junaidi Yusuf, S.E., Tergugatnya adalah Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta dan objek gugatannya adalah Keputusan Gubernur yang berupa: Surat Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor:65/-088.1 tangggal 21 Januari 2015 perihal : Perubahan Batas Usia Pensiun Pegawai PD Pasar Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan...
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan suatu sengket...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, yang berkaitan ...
Objek penelitian utama dalam penelitian ini adalah PTUN Jakarta Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, pad...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara m...
Kata Kunci : Kepastian Huku, Tata Usaha Negara, Komisi Pemilihan Umum Permasalahan hasil pemilu yan...
Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan ...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan...
Bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menemukan kebenaran materiil berdasarkan pembuktian ...
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui dasar hukum pemindahan Ibukota Negara serta p...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 04/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 01/G/2015/PTUN-YK, yang akan menguraik...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun...
Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha N...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sikap diam pejabat/badan tata usaha negar...
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan suatu sengket...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, yang berkaitan ...
Objek penelitian utama dalam penelitian ini adalah PTUN Jakarta Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, pad...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta nomor 198/G/2015/PTUN-JKT yang akan berbicara m...
Kata Kunci : Kepastian Huku, Tata Usaha Negara, Komisi Pemilihan Umum Permasalahan hasil pemilu yan...
Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan ...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan...
Bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menemukan kebenaran materiil berdasarkan pembuktian ...
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui dasar hukum pemindahan Ibukota Negara serta p...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 04/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 01/G/2015/PTUN-YK, yang akan menguraik...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun...
Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha N...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sikap diam pejabat/badan tata usaha negar...
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan suatu sengket...
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, yang berkaitan ...
Objek penelitian utama dalam penelitian ini adalah PTUN Jakarta Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, pad...