Implikasi Justice Collaborator dalam Kasus Suap Proyek Insfrastruktur Aspirasi Daerah Komisi V DPR RI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst.)

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. Perkembangan korupsi yang demikian mempunyai relevansi dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Salah satu persoalan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah penegakan hukum, khususnya proses peradilan. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang terorganisir, guna menyeret pelaku utama dan tersangka lainnya tentunya membutuhkan pembuktian yang signifikan. Dalam hal pembuktian dibutuhkan saksi yang sekaligus menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi, yang disebut justice collaborator. Penelitian ini pada intinya untuk mengetahui peran terdakwa sebagai justice collaborator dan implikasi justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi khusunya dalam putusan nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian putusan nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., peran terdakwa secara signifikan berhasil mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi yang terorganisir, namun status justice collaborator terdakwa tidak berdampak pada implikasi terhadap hak terdakwa sebagai justice collaborator yaitu berupa pengurangan hukuman