Tinjauan Yuridis terhadap Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah pada Produk KPR BTN Platinum IB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, yaitu bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah pada produk KPR BTN Platinum IB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggunakan kata KPR yang cenderung memunculkan asumsi terjadinya kredit, padahal pembiayaan ini tidak menggunakan sistem kredit. Hal ini menimbulkan keraguan akan kesuaian prinsip syariah pada pembiayaan ini mengingat bank syariah dalam kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data dalam bentuk teks yang disusun secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula dalam akad Pembiayaan Murabahah produk KPR BTN Platinum IB telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Objek jaminan pada pembiayaan ini adalah berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya merupakan jaminan kebendaan hak atas tanah yaitu hak milik yang dibebani hak tanggungan telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,. Sedangkan dalam hukum Islam jaminan pada pembiayaab ini telah sesuai dengan (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu termasuk jaminan rahn