Kapasitas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dalam Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyumas

Ketenagakerjaan di Indonesia semakin banyak dan kompleks. Fakta menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2015 mengalami kenaikan 0,24 % pada agustus 2015 dibandingkan agustus 2014. Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, maka dilakukan upaya-upaya yang tepat kearah penciptaan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja dengan berdirinya UPT Balai Latihan Kerja. Pentingnya UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan pelatihan menuntut organisasi harus memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kapasitas organisasi harus memperhatikan dua unsur kapasitas, yaitu kapasitas sumber daya meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, teknologi, dan kapasitas manajemen meliputi kepemimpinan strategis, program, dan proses manajemen, serta jaringan-jaringan dan pertalian kerja. Kedua unsur tersebut dikemukakan oleh Horton, dkk (2003) yang menyatakan bahwa kapasitas organisasi akan baik apabila memperhatikan dua unsur tersebut yang disebut Model Kapasitas Organisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu UPT Balai Latihan Kerja Banyumas dengan sasaran penelitian pegawai UPT Balai Latihan Kerja Banyumas dan peserta UPT Balai Latihan Kerja Banyumas. Pemilihan informan dilakukan dilakukan dengan menggunakan teknik key informan dan snowball. Metode analisis data yang digunakan yaitu model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas UPT Balai Latihan Kerja Banyumas masih belum optimal, karena terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi serta terdapat beberapa kendala. Kapasitas organisasi UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan pelatihan tenaga kerja masih belum optimal, karena terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi serta kendala yang ada. Sumber daya manusia masih kurang, sehingga pegawai harus memiliki tupoksi tambahan, selain itu hanya beberapa orang pegawai yang mengikuti pelatihan dari pemerintah, dan pengadaan infrastruktur bagi proses pelatihan masih kurang. Namun dengan beberapa kendala tersebut proses pelatihan masih tetap berjalan