Kebijakan Pemerintah Indonesia di Era Joko Widodo Dalam Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2014-2019

Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia di Era Joko Widodo Dalam Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2014-2019” dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri dari William D. Coplin, dan konsep Responsibility to Protect dari Gareth Evans. Dalam teori kebijakan luar negeri William D. Coplin terdapat 3 element yang menjadi decision making suatu negara terhadap dikeluarkannya kebijakan luar negeri yaitu dinamika dan konteks internasional, politik dalam negeri, dan kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar disebabkan karena complex emergencies atau adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan tersebut terjadi. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar digolongkan sebagai genosida oleh PBB sehingga menjadi isu internasional. Indonesia berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya dengan mengedepankan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian, serta merekomendasikan formula 4+1 untuk penyelesaian krisis di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk menjaga human security baik secara regional maupun secara global. Sebagai bagian dari komunitas internasional Indonesia juga menjalankan R2P yang berfokus pada poin responsibility to prevent dengan mengedepankan upaya-upaya mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi. Selain tindakan diplomatik Indonesia juga berkomitmen dengan memberikan bantuan secara materiil. Kata-kata kunci : Kebijakan Indonesia, Krisis Kemanusiaan, Rohingya, Kemanan Manusi