Kekuatan Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr)

Pengaturan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa hanya alat bukti yang tercantum dalam pasal tersebut yang diakui dan dapat digunakan dalam perkara pidana. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatanpun mengalami perkembangan. Sehingga dibutuhkan penyesuaian alat bukti agar dapat dilakukan pembuktian terhadap perkembangan kehajatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter. Disajikan dalam susunan yang sistematis, lalu dianalisa dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr bahwa rekaman suara yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dijadikan alat bukti yang sah karena merupakan perluasan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai alat bukti petunjuk, rekaman suara tidak dapat berdiri sendiri karena harus dibentuk dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga kekuatan pembuktian rekaman suara tergantung pada penilaian hakim