Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 143/Pid.Sus/2018/PN.Pwt)

Narkotika merupakan zat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila penggunaannya tidak sesuai aturan maka dapat menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan banyak pihak. Hal tersebut akan semakin merugikan apabila disertai dengan peredaran gelap narkotika. Bahkan banyak kasus tindak pidana yang disebabkan karena semakin meluasnya peredaran narkotika di masyarakat. Dari kasus tersebut kemudian timbul dampak negatif yang memerlukan penyelesaian dengan segera, salah satunya adalah permasalahan mengenai hukuman yang tepat bagi para pelaku penyalahguna narkotika. Pada beberapa kasus yang melibatkan pelaku penyalahguna narkotika, hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam putusan tersebut, serta jenis sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pwt sudah sesuai dengan prinsip pembuktian di persidangan, karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaaan narkotika golongan I bukan tanaman dan telah sesuai dengan teori pembuktian di persidangan. Akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kurang tepat karena tidak mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (2) j.o Pasal 54