Jaminan Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Gizi Dalam Memberikan Pelayanan Gizi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum tenaga gizi dalam memberikan pelayanan gizi pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach ), pendekatan analitis (Analytical Approach ), pendekatan konseptual (Conceptual Approach ). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum tenaga gizi pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya tidak bertentangan, peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar atau pedoman peraturan yang lebih rendah derajatnya. Bentuk perlindungan hukum tenaga gizi memberikan pelayanan gizi pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi jaminan pengaturan kebebasan mengemukakan pendapat dengan lisan atau tertulis; jaminan pengaturan membela diri; jaminan pengaturan memilih dan dipilih pada pemilihan struktur kepengurusan; jaminan pengaturan memiliki kartu anggota; jaminan pengaturan mendapatkan perlindungan hukum; jaminan pengaturan mengikuti kegiatan organisasi; jaminan pengaturan mendapatkan informasi lengkap dan jujur dan dapat menolak keinginan pasien/klien; jaminan pengaturan melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensi dan pengembangan profesi; jaminan pengaturan imbalan jasa; mendapatkan perlindungan resiko kerja dan jaminan kesehatan; jaminan pengaturan memperoleh perlakuan sesuai harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, nilainilai agama