Penanganan Atas Perusakan Situs Warisan Dunia Akibat Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Internasional

Tanggung jawab merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban atau dikenai sanksi atas hal tersebut. Dalam hukum internasional dikenal berbagai macam perkara yang dapat dituntut penegakannya di ranah internasional, salah satunya adalah kejahatan perang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penegakan hukum internasional terhadap kejahatan perang atas perusakan situs warisan dunia di Suriah dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari Konvensi hukum internasional. Buku – buku, karya tulis, koran dan sumber dari internet lainnya. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa prosedur penegakan atas kasus perusakan situs warisan dunia di Suriah dapat dilaksanakan melalui tiga mekanisme yaitu melalui peraturan yang terdapat di konvensi jenewa 1949, melalui pengadilan ad hoc atau pengadilan campuran dan melalui International Criminal Court (ICC). Kendala yang dihadapi dalam penegakannya yang paling utama adalah karena belum diratifikasinya Statuta Roma 1998 sebagai dasar ICC oleh mayoritas negara di dunia sehingga belum bisa dijadikan kebiasaan internasional