Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Sita Umum Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.JKT.PST

Melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis, maka berutang merupakan hal yang lazim demi kelancaran kegiatan usaha. Permasalahan akan timbul apabila kemudian debitor tidak mampu membayar utang sehingga debitor harus dinyatakan pailit (bankrupt). Kepailitan dapat terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Pada kegiatan bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang tersebut setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (kreditor) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (debitor). Seringkali terjadi pertentangan terkait penyitaan dalam sita umum kepailitan dengan bentuk penyitaan lainnya, termasuk dalam putusan nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.JKT.PST. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan sita umum kepailitan dalam putusan nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.JKT.PST , melalui putusan hakim sudah sesuai yaitu mempunyai kedudukan yang kuat mengacu pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) yang mengatur bahwa sita umum kepailitan mempunyai kedudukan yang terjadi demi hukum, sehingga sita umum kepailitan menghapus sitaan lainnya, termasuk sita pidana dalam kasus a quo