Kewenangan Abolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT)

Objek penelitian utama dalam penelitian ini adalah PTUN Jakarta Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, pada penelitian ini akan diuraikan kewenangan absolut dari PTUN Jakarta dalam membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilihat dari kasus posisi para pihak, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT dari Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.Penggugat dalam perkara a quo adalah Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili oleh Supriadi, S.H., M.H., dkk., sedangkan Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh Nurdin, S.H., S.T., dkk., dan Objek Gugatannya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/Komisi Pemilihan Umum/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Peserta Politik Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang berkaitan dengan kewenangan KPU merupakan Kewenangan absolut PTUN dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/Komisi Pemilihan Umum/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Peserta Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu bahwa Tergugat dalam proses pembuatan Surat Keputusan Obyek sengketa tidak terpenuhi dari segi prosedur