Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dari Bpk (Badan Pemeriksa Keuangan) Untuk Menghitung Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta)

Korupsi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang semakin banyak, berdampak pula pada banyaknya kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan yang berupa tindak pidana korupsi. Pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi salah satunya dapat dilakukan dalam tahap pembuktian di persidangan dengan bantuan ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kewenangan ahli dari BPK untuk menghitung kerugian keuangan Negara guna memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 11 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan: “BPK dapat memberikanketerangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Untuk Menghitung Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang masing – masing bersumber atau diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Untuk Menghitung Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi adalahmempengaruhi keyakinan hakim sesuai dengan fakta di persidangan dan ketentuan perundang-undangan bahwa keterangan ahli mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan urutan pembuktian dalam KUHAP Pasal 183 dan Pasal 184, untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli, terbagai atas dua teori yakni dari tinjauan dari segi formal dan dari tinjauan segi materil