Persepsi Dan Kebijakan Penegak Hukum Dalam Kewajiban Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Dan Pecandu Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Wilayah Jakarta Selatan)

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Di Indonesia, mengenai tindak pidana narkotika, diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika khususnya diatur dalam Pasal 127 jo Pasal 55, Pasal 112 dan Pasal 114. Sedangkan untuk penanggulangan korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan mengupayakan bagi mereka diwajibkan untuk di rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksudkan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau memahami persepsi penegak hukum dan implementasi kebijakan penegak hukum dalam kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (Social Legal Approach). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer. Berdasarkan hasil penelitian Persepsi dan Kebijakan penegak hukum dalam kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika adalah sebagai bentuk upaya menyelamatkan korban dan pecandu dari bahaya narkotika yang lebih dalam, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan untuk mengurangi peredaran narkotika. Sedangkan Implementasi kebijakan penegak hukum terhadap rehabilitasi untuk korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika di wilayah Jakarta Selatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika harus berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu