Perspektif Hukum Humaniter Internasional Tentang Hak Hidup Masyarakat Sipil Saat Sengketa Bersenjata

Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights/UDHR/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi, pun Pasal 6 International Convenant on Civil and Political Rights/Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyebutkan, setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Berangkat dari Pasal-pasal tersebut, adanya hukum humaniter adalah untuk lebih memanusiakan perang, tidak untuk melarang adanya perang, karena perang merupakan suatu konsekuensi dari hubungan antarmanusia yang semakin kompleks. Peneltian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan sengketa bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional, dan perspektif hukum humaniter internasional tentang hak hidup masyarakat sipil saat sengketa bersenjata internasional. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 beserta Protokol Tambahan I tahun 1977, hukum humaniter internasional telah mengatur pembatasan terhadap senjata yang digunakan dalam masa sengketa bersenjata internasional/antarnegara untuk lebih memanusiakan perang sehingga terjamin perlindungan hak hidup masyarakat sipil. Mengenai perlindungan hak hidup masyarakat sipil saat sengketa bersenjata internasional, hukum humaniter mengaturnya pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang dan Pasal 51 Protokol Tambahan tahun 1977