Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Tinjauan Yuridis Putusan No. 669 / PID.B / 2014 / PN.TNG.)

Pembuktian adalah hal terpenting dalam hukum acara pidana dimana dalam suatu pembuktian akan ditentukan hukuman serta nasib yang akan diterima oleh seorang terdakwa dalam suatu persidangan sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam suatu pembuktian hak-hak asasi serta nasib seorang terdakwa benar-benar akan ditentukan sehingga dalam pelaksanaan pembuktian harus sesuai dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar terdakwa benarbenar mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya yang dengan seadil-adilnya hingga tidak memberatkan maupun meringankannya. Tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 669/PID.B/2014/PN. TNG. perlu dilihat bagaimana pembuktiannya dalam putusan tersebut serta apa akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi terdakwa. Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 669/PID.B/2014/PN.TNG. terdapat tiga alat bukti sehingga sudah melebihi batas minimal pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yaitu minimal terdapat dua alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim, alat bukti yang terdapat dalam putusan adalah keterangan saksi yang terdiri dari 4 orang saksi serta 2 orang saksi Ade Charge, alat bukti surat Visum Et Repertum, dan alat bukti keterangan terdakwa, yang mana dengan ini sudah melebihi batas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti menurut Pasal 183 KUHAP. Dan setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan akibat hukum dari putusan tersebut kepada terdakwa adalah jatuhnya putusan pemidanaan yang dimana akan menghukum terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana pembunuhan