Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Handphone Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor: 265/PID.SUS/2017/PN.SMG

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Handphone Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.SMG”. Latar belakang masalah penelitian ini adalah banyak terjadi jual beli handphone dalam kondisi rekondisi dan tanpa diketahui oleh konsumen, pelaku usaha disini tidak melaksanakan kewajibannya mengakibatkan konsumen kehilangan haknya dengan menderita kerugian tidak dapat menikmati handphone yang dibelinya sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil kasus dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN.SMG. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder yang berasal dari perundang-undangan dan buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen handphone rekondisi pada kasus ini yaitu menerapkan ketentuan Pasal 7 Huruf (b) UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Bahwa DRAGON CELULLER tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan kepada konsumen yang telah merugikan konsumen DRAGON CELLULER. Dalam hal ini DRAGON CELULLER dituntut tanggung jawab berupa jaminan dan ganti rugi karena merugikan konsumen