Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas

Salah satu masalah mendasar yang di hadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. untuk itu pemerintah perlu mewujudkan akuntabilitas untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas demi mengembalikan kepercayaan publik, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, dalam mendorong keterbukaan informasi dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah Kabupaten Banyumas mengangkat PPID dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. PPID merupakan salah satu aktor kunci pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, untuk itu PPID juga perlu akuntabel pada kinerjanya. Akan tetapi masih terdapat masalah dalam pelayanan informasi publik di mana dalam website organisasi perangkat daerah dan website dari PPID itu sendiri belum terdapat informasi yang seharusnya disediakan, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPID dalam mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akuntabilitas dari PPID dalam pelayanan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppell (2005: 94108). Koppell (2005: 95-99) memberikan konsepsi akuntabilitas yang difokuskan pada akuntabilitas proses dengan lima dimensi akuntabilitas. Lima dimensi tersebut yaitu: transparansi; liabilitas; pengendalian; responsibilitas; dan responsivitas. Transparansi merupakan nilai dasar dari akuntabilitas di mana birokrat atau organisasi yang akuntabel harus menjelaskan atau melaporkan kegiatannya. Dimensi liabilitas ini memberikan pandangan bahwa individu atau organisasi harus bertanggung jawab atas kinerjanya, dihukum karena penyimpangan dan diberi reward untuk kesuksesannya. Dalam dimensi pengendalian, pertanyaan kuncinya yaitu apakah organisasi melakukan apa yang pemberi amanah (principal) perintahkan? Responsibilitas dalam konsep akuntabilitas ini mengarah pada batasan organisasi selain dari pemberi amanah, yaitu hukum, peraturan, dan norma. Dimensi responsivitas memiliki arti lebih horizontal di mana apakah organisasi dapat memenuhi ekspektasinya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan dalam dimensi transparansi, Mekanisme pertanggungjawaban secara horizontal oleh PPID dilakukan lewat pemberian informasi di website belum dilakukan dengan maksimal. Akan tetapi kemudahan dalam akses informasi telah dilakukan dengan baik lewat pelayanan informasi publik yang cepat. Kemudian dalam dimensi liabilitas, PPID Kabupaten Banyumas belum menghadapi konsekuensi atas kinerjanya. Pada dimensi pengendalian, tidak terdapat kontrol langsung yang dilakukan oleh pemberi amanah yang kemudian kontrol dilakukan oleh koordinator kepada PPID Kabupaten Banyumas, akan tetapi hal tersebut belum menyeluruh kepada seluruh anggota. Selain itu, belum seluruh anggota PPID membuat dan melaporkan hasil kegiatannya atau pelayanan informasi publik yang dilakukannya. Terdapat sumber pengendalian lain pada PPID Kabupaten Banyumas yaitu dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang melakukan monitoring dan evaluasi akan tetapi hanya untuk penilaian penghargaan keterbukaan informasi publik. Pada dimensi responsibilitas, PPID Kabupaten Banyumas belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman anggota PPID tentang kewajibannya yang masih kurang. Dalam dimensi responsivitas, PPID Kabupaten Banyumas belum dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Belum adanya upaya dari PPID Kabupaten Banyumas dalam menjaring kebutuhan publik. Untuk itu dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas belum maksimal. Kata Kunci: Akuntabilitas, Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi