Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kabupaten Banyumas Dalam Menegakkan Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Purwokerto)

Penelitian ini berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas dalam Menegakkan Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Purwokerto)”. Dalam penelitian ini kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain yaitu: input, process, output, dan outcome. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling dan insidental sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek input Satpol PP Kabupaten Banyumas yang dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Satpol PP masih belum ideal. Anggaran yang tersedia seluruhnya bersumber dari APBD dan masih sangat kurang. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan masih layak digunakan namun idealnya masih perlu adanya penambahan kendaraan. Satpol PP memanfaatkan teknologi informasi dengan menyebarkan nomor Unit Inovasi Pelayanan Publik dan memanfaatkan media sosial serta aplikasi WhatsApp untuk memantau dan melaporkan situasi di lapangan. Sumber kewenangan Satpol PP dalam menertibkan PGOT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015. Aspek process dalam penertiban PGOT dilakukan melalui kegiatan patroli dua sampai tiga kali dalam sehari dan operasi penertiban pekat. Koordinasi dalam penertiban PGOT dilakukan secara internal antara Kasi Kerjasama dengan Kasi Opsdal dan Bidang P2D dan secara eksternal dengan Kader Siaga trantib, Dinsosnakertrans dan Balai Rehabilitasi. Upaya penertiban PGOT menggunakan pendekatan persuasif dan rehabilitatif dan tetap menjunjung azas kemanusiaan. Kendala yang dihadapi dalam proses penertiban yaitu kurangnya anggaran, jadwal yang padat, PGOT sering kali melarikan diri dan terbatasnya kapasitas penampungan PGOT. Aspek output menunjukan bahwa lingkungan Kota Purwokerto terutama di persimpangan jalan relatif lebih aman namun masih ada PGOT di tempat-tempat umum dan permukiman. Kesadaran dari para PGOT yang telah dibina dan direhabilitasi juga sangat rendah. Sedangkan dari aspek outcome masyarakat Kota Purwokerto belum sepenuhnya merasa aman dan tentram dari gangguan PGOT dan masih banyak PGOT yang kembali lagi turun ke jalan setelah ditertibkan dan direhabilitasi. Penelitian ini memberikan implikasi yaitu peningkatan baik dari jumlah personil, sarana dan prasarana serta anggaran dan nomor Unit Inovasi Pelayanan Publik juga perlu diaktifkan kembali. Dalam upaya penertiban PGOT Satpol PP harus meningkatkan koordinasi eksternal baik dengan KST maupun dengan instansi terkait yaitu Dinsosnakertrans untuk memastikan bahwa PGOT yang telah ditertibkan tidak kembali berkeliaran. Kata kunci: Kinerja Satpol PP, input, process, output, dan outcome