Kekuatan politik kaum cendekiawan Banyumas asal-usul dan perkembangannya pasca orde baru

Penelitian ini berjudul Kekuatan Politik Kaum Cendekiawan Banyumas: Asal-Usul dan Perkembangannya Pasca Orde Baru. Tulisan ini bermaksud untuk mengidentifikasi kekuatan politik yang dimiliki oleh kaum cendekiawan Banyumas pasca Orde Baru. Politik pada dasarnya menjadi aktivitas bagi semua orang, dan aktivitas politik seseorang merepresentasikan intelektualitas itu sendiri. Siapa saja yang terlibat dalam aktivitas politik terutama dalam kerangka masyarakat sipil berarti telah mampu menjalankan fungsi intelektualnya dan pantas disebut cendekiawan pasca Orde Baru. Cendekiawan merupakan representasi dari intelektualitas. Sebab, seorang cendekiawan mampu mengembangkan kapasitas dan potensi dalam dirinya. Kapasitas dan potensi dalam diri seorang cendekiawan adalah pengetahuan yang diubah menjadi kekuatan dan dikonstruksikan secara historis. Tujuan dari penelitian ini ingin melihat kecendekiawanan di Banyumas pasca Orde Baru dalam kerangka masyarakat sipil dengan melihat siapa saja sebenarnya kaum cendekiawan di Banyumas pasca Orde Baru dan bagaimana mereka mengorganisir diri menjadi sebuah kelompok. Selain itu dengan cara apa kaum cendekiawan di Banyumas mengartikulasikan gagasan kecendekiawanannya dan bagaimana peran mereka dalam mendorong debat publik dan kebijakan di tingkat lokal pasca Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan validitas data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Yang memuat tiga hal utama yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, cendekiawan Banyumas pasca Orde Baru mesti dipahami dalam kerangka transformasi masyarakat sipil. Dimana semakin banyak orang yang ikut dalam aktivitas politik, tidak hanya pada segelintir orang saja yang memiliki status sosial dan ekonomi tertentu di Banyumas. Ketika memasuki era keterbukaan pasca Orde Baru, sosok cendekiawan Banyumas tidak terbatas pada tiga pengkategorian (Muslim, priyayi, militer) saja. Cendekiawan Banyumas pasca Orde Baru adalah siapa saja yang mampu mengembangkan potensi dan kapasitas intelektualnya dalam berbagai aktivitas politik. Sebab, proses pergaulan dan interrelasi sosial, setiap identitas bisa berubah bahkan bertransformasi. Tokoh masyarakat sipil seperti: politisi, penulis terkemuka dan akademisi, sejarawan, budayawan, ulama, aktivis pergerakan sosial adalah bentuk nyata dari kekuatan sosial sekaligus kekuatan politik yang memiliki fungsi khusus, yaitu fungsi intelektual. Mereka semua adalah agen kelas dalam mengorganisir hegemoni masyarakat sipil. Cara mereka dalam mengorgansir diri sebagai intelektual masyarakat sipil juga beraneka ragam, seperti para tokoh pemimpim pergerakan NU dan Muhammadiyah, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktif dalam berbagai aliansi antar ormas. Selain itu, cendekiawan Banyumas Pasca Orde Baru dapat mengartikulasikan gagasan kecendekiawanan mereka melalui berbagai bentuk dan cara. Misalnya saja melalui penerbitan majalah, penerbitan buku dan karya-karya tulis yang dapat mengakomodasi pemikirannya, mengisi di kolom-kolom opini di harian surat kabar lokal Banyumas, mengisi acara-acara di radio dan Banyumas TV, melalui acara seminar, workshop dan diskusi publik, bahkan melalui pagelaran seni dan budaya seperti pagelaran wayang kulit juga sarana efektif menjadi media menyalurkan gagasan. Dalam debat publik kebijakan di tingkat lokal, peran mereka juga sangat signifikan terutama dalam isu-isu yang terkait dengan ke-Banyumasan, politik dan pemerintahan, korupsi tingkat lokal, dan pemilihan kepala daerah. Bentuk-bentuk pengaruh dari para cendekaiwan baik secara langsung (melalui gerakan) ataupun tidak langsung (lobi dan kedekatan emosional) adalah suatu bentuk kekuatan politik kaum cendekiawan di Banyumas, karena dengan pengetahuan yang mereka miliki mampu menjadikan modal untuk membentuk kekuatan politik dalam melawan hegemoni penguasa