Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadaan Simulator SIM)

Tindak pidana pencucian uang merupakan fenomena yang aktual di industri perbankan hingga saat ini.Tindakan yang tidak pernah terlepas dari tindak pidana asalnya ini pun telah di diskriminalisasi di Indonesia, dengan begitu masyarakat mulai menyadari akan bahaya dan kerugian yang diakibatkan dari tindakan ini. Guna untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah membentuk sebuah lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang dikenal dengan PPATK. Tulisan ini membahas mengenai peran dan fungsi dari PPATK dalam melakukan enegakan hukum atas adanya tindakan tindak pidana pencucian uang dengan mengambil contoh dalam kasus pengadaan simulator sim yang diduga dilakukan oleh salah satu pejabat Negara. Pokok permasalahan dalam kasus tersebut telah dijawab dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data Primer berupa wawancara dan data pustaka serta data yang diperoleh dari lembaga PPATK. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif. Metode analitis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Dalam penelitian ini Kemudian mengahasilkan kesimpulan bahwa Peranan PPATK dalam kasus pengadaan simulator sim itu lebih mengarah kepada peran yang bersifat represif yakni penanganan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Peran dari PPATK juga ini membantu kepada aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa memang benar pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dapat dijerat pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uan