Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap

Reformasi penganggaran dalam sektor publik mengharuskan adanya partisipasi pengelola anggaran sebagai agen dalam penyusunan anggaran. Proses penganggaran dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti Top down, Bottom Up, dan Campuran. Metode campuran (Top Down dan Bottom Up) dikenal dengan metode partisipatif. Metode partisipatif dalam penyusunan anggaran dapat menyebabkan terjadinya senjangan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran, dan asimetri informasi memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah 553 pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear dan analisis regresi moderasi dengan metode uji interaksi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran, dan asimetri informasi memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Semakin tinggi partisipasi anggaran akan meningkatkan senjangan anggaran dan partisipasi anggaran akan berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada asimetri yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran untuk mengurangi terjadinya senjangan anggaran yaitu dengan melakukan efektivitas pada anggaran belanja, melakukan pendataan terhadap seluruh potensi pendapatan dan meningkatkan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pengawasan yang maksimal terhadap partisipasi anggaran dalam proses penyusunan anggaran dapat meminimalisir terjadinya senjangan anggaran