Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh hasil sektor industri, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam bentuk runtut waktu (2011-2015) dan cross section (35 Kabupaten/Kota) di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Fixed Effect. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) hasil sektor industri, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah, (2) upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah (3) Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 adalah hasil sektor industri. Variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan variasinya dari variabel dependen sebesar 71,1 persen. Sedangkan sisanya 28,9 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor industri agar produksi lebih banyak dengan cara kemudahan perijinan usaha, pemberian dana hibah untuk sekelompok usaha yang ingin mengembangkan usaha dan di informasikan mekanisme perolehan dana secara jelas serta penerapan standarisasi produk. Pemerintah melakukan monitoring terkait dalam pembuatan struktur dan skala upah terutama pada sektor industri mikro dan kecil. Pemerintah mempromosikan Kabupaten atau Kota makmur untuk ladang investasi yang aman, jaminan memperoleh keuntungan, serta membangun kondusifitas daerah