Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)

Badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada di Indonesia belum memiliki kejelasan. Pengaturan mengenai pilkada pun selaluberubah-ubah. Pada awalnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung namun kemudian berpindah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yangtertuang dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah yang selanjutnya diajukan judicial review atas undang-undang tersebut.Maka perlu dibentuk badan peradilan khusus perselisihan pilkada.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilukada dan untuk mengetahui badanperadilan yang tepat untuk sengketa hasil pemilukada. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statueapproach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan analisis (Analytical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam register perkara nomor97/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Mahkamah Konstitusi masih berwenang menangani sengketa hasil pemilukada selama belum ada Undang-Undang yangmengatur hal tersebut. Dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10Tahun 2016 menyatakan bahwa perlu dibuat badan peradilan khusus sengketahasil pemilukada. Penulis menawarkan badan peradilan sengketa pemilukada dapat diajukan ke Pengadilan tinggi dan dapat dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan ditangani oleh hakim ad hoc