Analisis Yuridis Penerapan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membagi pegawai pemerintah menjadi dua yakni: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Undang – Undang tersebut keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, salah satunya yakni mendapatkan jaminan kesehatan. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan untuk mengetahui hambatan normatif penerapan jaminan kesehatan bagi PPPK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif dengan metode analisis secara kualitatif yakni dengan cara melihat legal positif dan menjabarkan serta menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma – norma atau kaidah – kaidah, teori – teori, pengertian – pengertian hukum dan doktrin – doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didalam Pasal 106 ayat (1) huruf b terkait penerapan jaminan kesehatan bagi PPPK belum dilaksanakan dan diatur dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh beberapa Kabupaten di Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan PPPK tidak memiliki kepastian hukum untuk menuntut haknya terkait jaminan kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen merupakan contoh Pemerintah Daerah yang tidak memasukan jaminan kesehatan didalam perjanjian kerja. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yogyakarta memasukan jaminan kesehatan di dalam perjanjian kerja